Berita Flash News

Sunday, 2 December 2012

Jaminan Sosial ; Jalan Menuju Indonesia Sejahtera

Meulaboh, Tahun-tahun ini adalah saat yang menentukan bagi kita sebagai bangsa dalam mewujudkan komitmen nasional kita untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Sesuai amanat UU BPJS bahwa pada 1 Januari 2014 BPJS kesehatan harus sudah beroperasi dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan. Seluruh program jaminan kesehatan yang selama ini dikelola oleh kementerian Kesehatan, PT Jamsostek (persero), PT Askes (persero) dalam program asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan dan juga jaminan kesehatan bagi anggota TNI/POLRI pada 1 Januari 2014 sudah harus dikelola oleh BPJS Kesehatan agar dapat beroperasi dengan baik sudah makin terbatas.
Disamping itu, UU SJSN juga menyatakan bahwa program jaminan sosial bersifat wajib yang memungkinkan mencakup seluruh penduduk yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Seluruh rakyat wajib menjadi peserta tanpa kecuali. Program jaminan sosial yang diprioritaskan untuk mencakup seluruh penduduk terlebih dahulu adalah program jaminan kesehatan. Agar BPJS Kesehatan dapat beroperasi tepat pada waktunya dan agar jaminan kesehatan dapat mencapai kepesertaan menyeluruh (universal coverage) maka perlu langkah-langkah besar oleh semua pemangku kepentingan yang terkait. Agar langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan memiliki arah yang sama dalam mewujudkan jaminan kesehatan maka disusun Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional.
Menuju Universal Coverage
Peta Jalan ini pada dasarnya berisi tentang arah yang akan dituju dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sesuai prinsip-prinsip yang tertera pada UU SJSN dan UU BPJS. Dalam dokumen ini juga diuraikan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dari berbagai aspek penyelenggaraan yaitu aspek regulasi, aspek kepesertaan, aspek manfaat dan iuran, aspek pelayanan kesehatan, aspek keuangan serta aspek kelembagaan, organisasi dan sosialisasi. Dari aspek kepesertaan dapat disampaikan bahwa pada prinsipnya setiap penduduk sudah dapat mendaftar sebagai peserta jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi maka disepakati bahwa target pada tahun 2014 adalah agar BPJS kesehatan sudah dapat mengelola peserta jaminan kesehatan paling sebanyak 121,6 juta jiwa. Jumlah tersebut berasal dari pengalihan peserta jamkesmas, peserta JPK Jamsostek, Peserta Askes PNS/Sosial dan anggota TNI/POLRI. Sedangkan kepesertaan untuk seluruh penduduk (universal coverage) diharapkan dapat dicapai paling lambat pada tahun 2019. Akan lebih baik jika pencapaian universal coverage dapat lebih cepat dari tenggat waktu tersebut.
Dari aspek manfaat, kita tetap berkomitmen bahwa manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin adalah komprehensif. Prinsip komprehensif artinya bahwa semua pengobatan untuk penyakit yang terjadi secara alamiah akan dijamin, sedangkan penyakit yang ditimbulkan akibat kesengajaan seperti akibat penggunaaan NAPZA atau yang bersifat kosmetika tidak dijamin. Jaminan juga mencakup alat sampai besaran tertentu seperti kaca mata atau alat bantu gerak. Agar lebih berkeadilan, maka yang iurannya dibayarkan Pemerintah berhak mendapatkan perawatan di kelas III, sedangkan mereka yang membayar iuran akan mendapat perawatan di kelas II atau Kelas I, tergantung besarnya iuran. Paket manfaat tersebut di atas juga untuk memenuhi prinsip perlindungan rakyat agar tidak jatuh miskin jika terkena musibah penyakit berat dengan biaya yang besar.
Perluasan dan tingkat perlindungan (protektabilitas) haruslah dibarengi dengan iuran yang memadai. Tidak perlu mengkhawatirkan jika iuran terlalu tinggi, sebab BPJS secara hukum adalah badan nirlaba. Dalam hal ini, pemegang saham BPJS adalah seluruh peserta. Batas atas upah penetapan iuran dan besaran iuran akan disesuaikan paling lama setiap dua tahun. Untuk menjamin BPJS tidak defisit atau menumpuk surplus terlalu besar, dalam jangka panjang perlu dilakukan keseimbangan antara pemasukan dana iuran dan belanja kesehatan, serta ketersediaan dana cadangan. Berkaitan pelayanan kesehatan telah diidentifikasikan tingkat ketersediaan dan sejumlah masalah yang masih menghambat pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Saat ini, tersedia lebih dari 85 ribu dokter praktik umum dan lebih dari 25 ribu dokter praktik spesialis, belum termasuk dokter gigi. Secara nasional, jumlah tersebut cukup untuk melayani seluruh rakyat berdasarkan rasio satu dokter praktik umum melayani 3 ribu orang. Pelayanan kesehatan saat ini juga didukung oleh jumlah perawat dan bidan yang jumlahnya telah mencukupi, dan tempat tidur di rumah sakit milik pemerintah dan milik swasta, termasuk tempat tidur di puskesmas yang rasionya telah mendekati satu tempat tidur untuk setiap seribu penduduk. Namun demikian, ketersediaan layanan kesehatan tersebut terkendala oleh penyebarannya yang jauh lebih banyak di kota-kota besar. Pada pelaksanaan cakupan kesehatan semesta di berbagai Negara lainnya hal serupa umum terjadi. Hal itu dapat diselesaikan antara lain jika pembayaran BPJS ke fasilitas kesehatan diperbaiki dengan mempertimbangkan harga keekonomian agar terjadi redistribusi dokter ke daerah-daerah yang membutuhkan dan semakin banyak pihak swasta yang akan membangun fasilitas kesehatan. Layanan kesehatan juga mencakup obat dan bahan medis habis pakai yang seyogyanya mengikuti mekanisme pasar. Saat ini, jumlah pabrik obat di Indonesia jumlah jauh melebihi kebutuhan. Sementara itu produksi bahan medis habis pakai juga mudah untuk ditingkatkan produksinya. Penentuan besaran pembayaran iuran BPJS menjadi factor kunci agar dokter dan fasilitas kesehatan, termasuk obat dan bahan medis habis pakai dibayar dengan harga keekonomian yang layak, dan terjadi keseimbangan yang memadai antara pemintaan dan penyediaan obat dan bahan medis habis pakai. Selain hal tersebut di atas untuk mendukung kepesertaan menyeluruh Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan serta penyusunan system/standar operasional pelayanan. Untuk itu, sebagai turunan dari Peta Jalan ini, kementerian Kesehatan sedang menyusun rencana aksi pengembangan pelayanan kesehatan yang didalamnya mencakup rencana pengembangan fasilitas kesehatan, penguatan system rujukan, pengembangan SDM kesehatan, penyusunan standar pelayanan kedokteran, penyusunan standar tarif pelayanan dan sebagainya yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
Jangan Ada Korupsi Dalam Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Disadari bahwa saat ini banyak keraguan dan ketidakpercayaan publik akan efektivitas pelaksanaan BPJS. Meskipun selama hampir 20 tahun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Askes selalu wajar tanpa pengecualian, namun dilapangan masih muncul keraguan tersebut. Oleh karenanya, langkah pertama yang disiapkan adalah peraturan pelaksanaan yang menjamin transparansi dan akuntabilitas BPJS. Lebih lanjut BPJS harus membayar fasilitas kesehatan dengan harga keekonomian yang kompetitif dan efisien. Secara bertahap, kinerja pengelolaan BPJS akan terus diperkuat hingga dapat menekan biaya operasional kurang dari 5 % dari iuran yang diterima sebagaimana BPJS serupa di Negara-negara lain. Dengan prinsip ini, lebih dari 95 % dana iuran yang terkumpul akan kembali kepada peserta dalam bentuk layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk menghindari moral hazard, maka fasilitas kesehatan akan dibayar secara prospektif, khususnya dengan cara kapitasi dan CBG (Casemix Based Group). Kedua cara pembayaran tersebut adalah cara pembayaran borongan yang memaksa dokter dan rumah sakit efisien namun tetap menjaga kualitas layanannya. Dokter dan rumah sakit di suatu wilayah yang memiliki indeks harga/indeks kemahalan yang sama akan dibayar sama. Dengan demikian persaingan sehat antara dokter dan rumah sakit terjadi berdasarkan kualitas layanan, bukan tarif.
Pada akhirnya, kemajuan jaminan kesehatan nasional akan sangat bergantung pada kepercayaan public terhadap kinerja BPJS. Untuk menjamin pengelolaan yang efektif, efesien, transparan dan akuntabilitas, BPJS akan diaudit oleh BPK dan akuntan public. Secara internal, Dewan Pengawas dan DJSN akan terus memantau dan mengawasi segala aspek penyelenggaraan JKN oleh BPJS Kesehatan. Keluhan peserta, dokter, fasilitas kesehatan lainnya harus juga selalu ditampung. Setiap pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan atas layanan fasilitas kesehatan yang tidak memuaskan dan layanan BPJS atau praktik petugas BPJS yang tidak bersih melalui berbagai saluran pengaduan masyarakat hingga kepada Presiden. BPJS Kesehatan dengan monitoring dari DJSN harus menampung seluruh keluhan atau pengaduan yang ada dan mengkoordinasikan penanganannya. Laporan keuangan harus dipublikasikan paling sedikit dua kali dalam setahun dalam berbagai media cetak dan elektronik agar bisa diperiksa, diawasi dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan, akademisi, pengawas korupsi, dan peneliti lainnya. Persiapan proses transformasi PT Askes paling tidak sampai Desember 2013 harus telah selesai. Selama proses transisi dibentuk project management office yang terdiri dari unsur PT Askes, Kementerian Kesehatan, dan PT Jamsostek untuk melancarkan proses pemindahan pengelolaan peserta Jamkesmas dan JPK Jamsostek. Prinsip pengelolaan yang baik(good corporate government) menjadi kunci keberhasilan transformasi. Hal ini dapat dicapai melalui penyusunan AD/ART, atribut organisasi, serta system operasi dan prosedur (SOP), pelatihan dan pengembangan SDM BPJS, penyiapan laporan keuangan penutupan PT Askes dan Akun BPJS awal, penyusunan system informasi dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta, dan system akuntansi khusus BPJS.
(Reporter; Hasanudin)